 |
| Wakil Ketua DPR Republik Indonesia (Fadli Zon) |
Debat Berita, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur hanya pidato pemerintah. Ini dibuktikan dengan kurangnya perencanaan dan anggaran yang akan dicairkan selama pembangunan mega proyek.
"Saya pikir itu masih pidato daripada rencana, karena rencana itu harus memiliki rencana yang jelas yang mencakup perhitungan untuk kondisi masyarakat, ekonomi, politik, budaya dan sosial, "kata Fadli kepada Parlemen di Jakarta (3/9).
Fadli melanjutkan, ambiguitas dalam memindahkan ibukota juga terbukti dari kurangnya dokumen hukum dan konstitusi untuk mendukungnya. Meskipun ini harus dipenuhi terlebih dahulu jika ingin menggarap transfer modal.
"Lebih dari itu, menurut pendapat saya, saya menyebutkan pidato dan bukan rencana, karena sejauh ini belum ada dokumen hukum dan konstitusi yang diajukan oleh pemerintah, termasuk Parlemen, untuk mendukung rencana itu," katanya. dia menjelaskan.
Selain beberapa masalah di atas, Pemerintah belum menjelaskan secara rinci dalam catatan keuangan APBN dan Anggaran Belanja untuk tahun 2020 sumber dana yang dialokasikan untuk transfer modal.
"Kedua, dalam catatan keuangan rancangan anggaran negara untuk tahun 2020, tidak ada item anggaran yang mendukung rencana transfer modal, dan kemudian, jika kita memeriksa perencanaan Bappenas ketika implementasi hanya akan diwujudkan pada tahun 2024. Ini berarti bahwa kebijakan baru akan diterapkan pada akhir pemerintahan presiden berikutnya, "katanya.
Biaya Pindah Ibu Kota Pastinya Bengkak
 |
| Suasana Malam Hari di Jakarta |
Yandri Susanto, Anggota Komisi II Republik Indonesia, mengatakan pemindahan ibu kota tidak tepat karena perlambatan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi itu, ia memperkirakan anggaran sebesar 466 miliar rupee untuk memindahkan modal akan tumbuh.
"Menurut pendapat kami, anggaran 500 triliun rupee jelas lebih tinggi, tentu akan meningkat," kata Yandri kepada parlemen di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 27/08/2019.
Salah satu alasan mengapa anggaran bisa bertambah karena pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, anggota dewan negara bagian dan lembaga tinggi juga akan pindah.
"Berapa banyak tiket yang harus dibayar oleh negara jika, misalnya, selama tidak ada tempat tinggal permanen, mereka harus menunjukkan apakah negara akan menanggung biaya perumahan sesuai dengan biaya hidup di negara itu? negara, "kata Yandri.
Pada saat yang sama, anggota fraksi PAN menyoroti akumulasi utang negara. Belum lagi masalah kemiskinan selalu menjadi masalah. Karena itu, ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo lebih dulu menyelesaikan masalah Jakarta.
"Menurut kami, waktunya belum tiba, jadi jika ada masalah di ibukota negara, mari kita perbaiki dulu," katanya.
Sementara itu, Jokowi tidak dianggap oleh aturan untuk memindahkan ibukota. Karena tidak ada hukum yang memindahkan ibukota.
Daftarkan diri anda di AGENPOKER Situs Poker Online Terbaik dan Terpercaya Minimal Deposit Hanya 10rb dan Nikmati Bonus yang tersedia di AGENPOKER
0 Comments